POTRET TENAGA KERJA ANAK INDONESIA - Magdalena, Florentz; Sukamdi; Abdur Rofi (Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2022)
Keberadaan anak di Indonesia yang putus sekolah dan bekerja pada umur terlalu muda masih cukup banyak. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 39,87 persen anak berumur 10-17 tahun yang bekerja dan tidak bersekolah lagi. Padahal, negara mengatur melalui Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk bekerja karena berkaitan erat dengan upaya melindungi hak asasi anak. Kajian ini bertujuan untuk melihat karakteristik sosial demografi tenaga kerja anak dan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga tenaga kerja anak di Indonesia yang diperoleh melalui metode analisis statistik deskriptif. Dengan menggunakan data Susenas Maret 2019 dan 2020, semua variabel yang digunakan disajikan dalam bentuk tabulasi silang. Didapatkan hasil bahwa tenaga kerja anak lebih banyak pada anak yang berada kelompok umur 16-17 tahun dibandingkan kelompok umur lebih muda yaitu sebesar 9,24 persen; lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan, yaitu mencapai 4,8 persen; dan lebih banyak berpendidikan rendah dibandingkan pendidikan tinggi, yaitu sebesar 4,21 persen. Tenaga kerja anak lebih banyak dijumpai pada rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (KRT) yang rendah daripada rumah tangga dengan tingkat pendidikan KRT yang tinggi, yakni sebesar 4,91 persen; dengan KRT berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, sebesar 5,68 persen; dengan KRT bekerja di sektor pertanian dibanding sektor lain, yaitu mencapai 6,03 persen; yang berada di daerah perdesaan dibanding perkotaan, sebesar 5,25 persen; yang menerima program perlindungan sosial dibanding bukan penerima program perlindungan sosial, sebesar 4,82 persen; dan memiliki jumlah anggota rumah tangga (ART) lebih dari lima orang dibanding kurang dari 5 orang, yaitu mencapai 4,98 persen. Dengan mengetahui karakteristik tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat sasaran untuk menarik anak dari pasar tenaga kerja.