INKLUSI KEUANGAN DAN PENURUNAN KEMISKINAN: STUDI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI

Main Article Content

Habibullah Habibullah

Abstract

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap jasa-jasa keuangan dengan cara menghilangkan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga. Penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung membuat kelompok masyarakat miskin ikut berpartisipasi dan menjadi agen pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penyaluran bantuan sosial non tunai dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan. Faktanya, inklusivitas keuangan yang dicapai pada penyaluran bantuan sosial non tunai hanya pada akses jasa keuangan belum pada penggunaan jasa keuangan. Penyaluran bantuan sosial non tunai diharapkan membiasakan masyarakat untuk menabung ternyata hanya sebatas pencairan bantuan sosial, mekanisme menabung tidak serta merta dilakukan oleh penerima manfaat.  Inklusi keuangan pada bantuan sosial non untuk masyarakat miskin adalah inklusivitas keuangan semu dan tidak berdampak pada penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan indikator penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan penurunan angka kemiskinan semu, karena dipenuhi dengan bantuan sosial non tunai bukan karena peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Kata Kunci: inklusi keuangan, kemiskinan, bantuan sosial non tunai

Article Details

How to Cite
Habibullah, H. (2019). INKLUSI KEUANGAN DAN PENURUNAN KEMISKINAN: STUDI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL NON TUNAI. Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 5(1). https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1657
Section
Articles
Author Biography

Habibullah Habibullah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI

Peneliti Madya Kementerian Sosial

References

Bank Indonesia. (2014). Booklet Keuangan Inklusif. Jakarta: Bank Indonesia.

Beck T, Demirguc-Kunt A, Peria MSM. (2006). Reaching Out: Access to and Use of Banking Services Across Country. Journal of Financial Economics. 85:234-266

BPS. (2019). Jumlah Penduduk Miskin-Menurut Provinsi 2007-2018 Diakses tanggal 21 Januari 2019 dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2018.html

BPS. (2019).Garis Kemiskinan Menurut-Provinsi 2013-2018 Diakses tanggal 21 Januari 2019 dari https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1120/garis-kemiskinan-menurut-provinsi-2013---2018.html

Dienillah, A. A., & Anggraeni, L. (2016). Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 18(4), 409-430.

Demirguc-Kunt A, Beck T, Honohan P. (2008). Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. Washington, DC (US): World Bank.

Dixit, R., and Ghosh, M. (2013). Financial Inclusion for Inclusive Growth of India a Study of Indian States. International Journal of Business Management & Research, 3(1), 147–156.

Dupas, P., Green, S., Keats, A., Robinson,J. (2012). Challenges in Banking the Rural Poor:Evidence from Kenya’s Western Province. National Bureau of Economic Research Working Paper No. 17851.

European Commission Report. (2008). Financial Services Provision And Prevention of Financial Exclusion

Gerdeva A, Rhyne E. (2011). Opportunities ond Obstacles to Financial Inclusion. Center of Financial Inclusion at ACCION International No.12

Habibullah, H. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. Sosio Informa, 3(1). Diakses tanggal 21 Desember 2018 dari http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/492

Habibullah, dkk (2017). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Hamudy, MIA.(2008). Pengentasan Rakyat Miskin dan Pembangunan Manusia di Jawa Barat. Bandung: Program Pasca Sarjana Fisip Unpad

Hannig, Alfred dan Jansen, Stefan. (2010). Financial Inclusion and Financial Stability: Current Policy Issues. Asian Development Bank Institute Working Paper

Kementerian Sosial Republik Indonesia.(2015) Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia

Khomsan, Ali, dkk (2015) Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, Jakarta: Yayasan Putaka Obor Indoensia

Levine Ross. Juni 1997. Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic Literature. 35(2):688-726

Muhtar, M., & Noviana, I. (2016). Potensi Modal Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Program Penanggulangan Kemiskinan. Sosio Informa, 2(2). doi:https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.254

Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Sosio Informa, 1(3). doi:https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.167

Republik Indonesia, (2011) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Republik Indonesia, (2016) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Republik Indonesia, (2017). Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Sanjaya, I.M. (2014). Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Retrieved from: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/71330

Sarma, M. (2012). Index of Financial Inclusion A measure of financial sector inclusiveness. Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and development No. 07

Sarma, M and Pais, J. (2011). Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. Journal of International Development 23, 613-628

Sitepu, A. (2017). Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial. Sosio Informa, 3(1). doi:https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.688

Sholeh,M (2010) Kemiskinan: Telaah dan Beberapa Strategy Penanggulangannya http://staf.uny.ac.id/dosen/drs-maimum-sholeh-msi.diakses 14 Januari 2019

Sri Hartati, Enny (2019). Kompas, 22 Januari 2019

Suparlan,P (1995).Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2018). Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 4(1).

Unayah, N. (2017). Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan. Sosio Informa, 3(1). doi:https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.613